Sebanyak 5.120 sambungan jaringan gas bumi diresmikan untuk rumah tangga di Cibinong, harga kayu dan harga batu bata atau harga engsel pintu dan harga pasir atau harga genteng dan harga air cooler atau harga rolling door dan harga triplek atau harga wallpaper dinding dan harga cat besi Kabupaten Bogor. Ini termasuk dalam pembangunan jargas di wilayah Bogor, Serang, dan Cirebon itu merupakan proyek yang didanai anggaran Kementerian ESDM (APBN) senilai Rp 46 miliar.
Peresmian jargas kali ini dilakukan di halaman Masjid Hakimah Wa Rohmah, Perumahan Nirwana 3, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Dalam peresmian ini, Jonan mengatakan, dengan adanya jargas ini, maka pengeluaran masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Bogor, akan lebih hemat.
Pasalnya, pembangunan jargas ini, tujuannya adalah menyediakan energi atau bahan bakar yang bersih untuk masyarakat. Dengan adanya jargas, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan gas saat malam hari.
"Kalau pakai tabung LPG kan mesti beli di toko, kalau malam-malam habis dan tokonya sudah tutup, kan mau bikin kopi jadi tidak bisa kan? Makanya kalau ada jargas ini gasnya akan ada terus, tidak perlu beli tabung LPG lagi," ujar Jonan ketika meresmikan jargas di Kabupaten Bogor, Rabu (27/2/2019).
Lebih lanjut, ia mengatakan, dari sisi harga, bisa lebih murah dengan menggunakan jargas. Ia menyebutkan, jika masyarakat pemakai tabung gas LPG subsidi 3 kg, bisa menghemat sekitar Rp 20 ribu-30 ribu, sedangkan jika pengguna tabung LPG non-subsidi, bisa hemat sampai Rp 100 ribu.
"Selain itu, dengan penggunaan jargas juga bisa mengurangi beban negara kurangi impor LPG," tambah Jonan.
Salah satu keunggulan gas pipa, antara lain berasal dari kekayaan gas bumi di dalam negeri. Artinya, dari sisi makro, penggunaan gas pipa bagi konsumsi rumah tangga, tak membebani neraca perdagangan lantaran impor gas yang terjadi pada gas LPG.
Ia menuturkan, konsumsi LPG per tahunnya bisa mencapai 6,5 juta ton, sementara produksi LPG nasional hanya 2,5 juta ton. Itu artinya, sebanyak 4 juta ton LPG harus diimpor, atau jika dihitung nilainya, sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 50 triliun.
Adapun, Pemerintah bakal membuat aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso menuturkan, aturan turunan dari Perpres tersebut bisa membuat pembiayaan pembangunan jargas bersumber dari APBD atau swasta, jadi tidak hanya dari APBN saja.
"Karena itu nanti kami cari jembatannya dari Perpres ini supaya nanti dari badan usaha di daerah juga bisa laksanakan pembangunan jargas, jadi ini lagi digodok simpul-simpulnya. Ini masih kajian dulu supaya Good Corporate Governance (GCG) berjalan dan aspek kepastian hukumnya terjaga," jelas Alimuddin saat dijumpai dalam peresmian jargas di Kabupaten Bogor, Rabu (27/2/2019).
Lebih lanjut, ia mengatakan, hal ini dilakukan sebab pemerintah hanya mampu mendanai paling tidak 20-30% dari target 4,7 juta sambungan, sehingga memang diperlukan serta peran badan usaha lain. Namun, PT Perusahaan Gas Negara/PGN Tbk (PGAS) tetap menjadi pengendali dari pembangunan jargas tersebut.
Alimuddin menambahkan, badan usaha yang akan membangun jargas bisa diberi kemudahan, misalnya mendapat harga gas yang murah, tidak dikenai toll fee, dan bebas dari gangguan dimanapun mitra tersebut berkomitmen membangun jargas.
"Misalnya, harga gasnya sekitar US$ 4,72 per mmbtu di hulu, kemudian nanti jualnya, kalau BP migas bisa jual satu harga, mungkin bisa Rp 4.100 per m3," pungkas Alimuddin.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo menuturkan, Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) sudah menyampaikan surat terkait pembangunan jargas ini. Ia menyebutkan, pemda Jawa Barat mempunyai ketertarikan untuk membangun jargas dengan menggunakan APBD.
Namun, lanjut Dilo, pihaknya akan melihat terlebih dulu, karena memang jaringan gas yang terkait dengan migas ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat sehingga harus diatur tata kelolanya.
"Dan dalam hal ini, PGN selaku subholding gas akan bertugas sebagai mediator untuk bisa menjembatani kebutuhan pemda dengan masyarakat dalam membangun infrastruktur," tandas Dilo.
Saat ini, Pemerintah menargetkan proses lelang proyek jaringan gas di tahun ini yang sebanyak 78 ribu sambungan rumah tangga (SR), akan selesai maksimal dalam dua bulan ke depan.
Sehingga, diharapkan pada April 2019 sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC), dan pada Mei 2019 jargas sudah bisa dibangun.
